Kondisi Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman Sederhana di Indonesia

Kondisi Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman Sederhana di Indonesia

Oleh: Kiptiya Ayu Agustina

PENDAHULUAN

Permukiman merupakan salah satu kebutuhan pokok manusia dimana mereka bertempat tinggal dan berinteraksi sosial dengan sesama. Kebutuhan pokok manusia akan permukiman-lah yang menyebabkan kawasan permukiman selalu menjadi embrio perkembangan pada awal masa pertumbuhan suatu wilayah. Melihat bahwa kawasan permukiman merupakan hal yang sangat penting bagi masyarakat di suatu wilayah maka sangat tepat jika kawasan permukiman dijadikan sebagai salah satu mata rantai dalam pengembangan wilayah selain pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan rakyat.

Setelah kawasan permukiman terbangun selanjutnya infrastruktur dibangun sebagai komponen dasar untuk menjaga, menyebarkan, dan menyimpan segala kebutuhan di dalam permukiman. Di Indonesia infrastruktur merupakan suatu hak dasar masyarakat yang sangat diperlukan untuk mendukung kehidupan masyarakat. Infrastruktur diperlukan agar masyarakat dapat hidup dengan nyaman dalam lingkungan yang sehat dan bersih, bergerak dengan mudah setiap waktu sehingga dapat hidup dengan sehat dan berinteraksi dengan baik dengan sesama demi mempertahankan kehidupannya.

Seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk, kebutuhan akan permukiman juga ikut bertambah. Kebutuhan akan lahan permukiman kontras dengan harga lahan yang saat ini semakin tinggi sehingga masyarakat berpenghasilan rendah kesulitan dalam mencari permukiman yang layak dan mengakibatkan makin banyaknya permukiman kumuh. Menghadapi fenomena tersebut, Pemerintah mengusahakan pembangunan kawasan permukiman dengan harga yang terjangkau oleh penduduk berpenghasilan rendah. Tetapi apakah pembangunan kawasan permukiman dengan harga yang terjangkau tersebut telah terpenuhi infrastrukturnya dengan baik sehingga memenuhi keperluan penduduk. Untuk itulah kebijakan pemerintah mengenai pengembangan kawasan permukiman ini perlu untuk dikaji lebih dalam.

PEMBAHASAN

Bertambahnya jumlah penduduk Indonesia dari tahun ke tahun yang mencapai 1,6% merupakan salah satu tugas besar bagi Pemerintah Indonesia terutama dalam penyediaan fasilitas permukiman. Berbagai kebijakan telah diambil oleh Pemerintah dalam usaha untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan rumah tinggal yang layak dan nyaman. Salah satu aksi pemerintah dalam rencana pengadaan kawasan permukiman telah tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah – RPJM Nasional tahun 2004 – 2009 yang mengamanatkan target pembangunan perumahan dengan memberikan berbagai fasilitas, subsidi dan stimulasi pembangunan rumah baru layak huni sebanyak 1.265.000 unit, Rusunawa sebanyak 60.000 unit, Rusunami sebanyak 25.000 unit (Shaphira,2008).

Terkait dengan adanya rencana pengadaan kawasan permukiman baru dengan harga yang dapat dijangkau oleh masyarakat berpenghasilan rendah, maka Pemerintah membangun kawasan permukiman sederhana yang letaknya relatif jauh dari pusat kota agar harga lahan dapat diperoleh dengan murah. Lokasi permukiman yang letaknya jauh dari pusat kota mengharuskan pemerintah menyediakan infrastruktur yang memadai agar masyarakat yang akan bermukim disana dapat terlayani dengan baik.

Tetapi pada kenyataannya, ketersediaan infrastruktur di kawasan permukiman sederhana sampai saat ini dirasa sangat kurang. Pemerintah hanya menyediakan infrastruktur berupa jalan, listrik dan telepon. Pembangunan infrastruktur itupun terbatas pada penyediaan infrastruktur utama berupa pembangkit tenaga listrik, jalan Negara atau jalan propinsi (Shaphira,2008).  Sedangkan untuk penyediaan subsektor prasarana,sarana dan utilitas lainnya seperti fasilitas sosial, pemerintah cenderung mengabaikannya seperti proyek permukiman di Martubung, kawasan pinggir Kota Medan, Sumatera Utara. Kawasan tersebut semula diharapkan berkembang menjadi kota baru, namun kawasan itu tidak terbangun karena tidak ada dukungan infrastruktur.

Menanggapi keadaan tersebut, seharusnya Pemerintah sebisa mungkin menyediakan prasarana, sarana serta utilitas yang memadai di kawasan permukiman, mengingat kawasan tersebut merupakan kawasan yang menjadi mata rantai dalam pengembangan wilayah. Koordinasi antar dinas yang mengadakan infrastruktur harus diperbaiki agar tidak terjadi miss-communication yang mengakibatkan terabaikannya infrastruktur di kawasan permukiman baru. Selain itu, masyarakat juga harus dilibatkan dalam pengadaan maupun pengembangan infrastruktur di permukimannya karena merupakan suatu hal yang percuma bila infrastruktur tersedia namun masyarakat tidak merawatnya. Pelibatan masyarakat dalam pengadaan infrastruktur dibutuhkan agar mereka merasa memiliki dan ikut menjaga infrastruktur tersebut.

Perkembangan permukiman sederhana oleh pemerintah di pinggiran kota memiliki dampak positif dan juga negatif. Dampak positif dari adanya permukiman tersebut adalah mengurangi adanya permukiman kumuh dan memfasilitasi masyarakat berpenghasilan rendah untuk mempunyai tempat tinggal.  Sedangkan dampak negatif yang ditimbulkan adalah semakin meningkatnya arus urbanisasi.

Tidak dapat dielakkan sampai sekarang masih ada semacam dikotomi antara pembangunan perkotaan dan perdesaan dan hal inilah yang menyebabkan arus urbanisasi semakin deras. Seharusnya dikotomi semacam ini tidak perlu terjadi karena pembangunan perdesaan dan perkotaan harus dilandasi oleh konsep yang menyeluruh dan terpadu. Kita tidak bisa mengelak dari proses urbanisasi baik yang berjalan secara alamiah mengikuti kekuatan pasar maupun yang terencanakan. Dengan laju pertumbuhan penduduk perkotaan sekitar 4,4 persen per tahun, pada tahun 2025 sekitar 60 persen penduduk Indonesia atau 167 juta orang akan berada di wilayah perkotaan (Kwik kian gie,2002). Strategi yang kita perlukan adalah urbanisasi yang terkendali (managed urbanization), yaitu menghindari penumpukan atau konsentrasi penduduk hanya di beberapa kota metropolitan dan kota besar saja. Kita harus lebih banyak memberdayakan kota sedang dan kota kecil, bahkan pusat-pusat pertumbuhan desa. Kita harus menggunakan pendekatan “bring the cities to the people” bukan “bring the people to the cities”. Dalam hal ini pembangunan infrastruktur akan mempunyai peran yang sangat penting dan strategik bagi upaya mengurangi kesenjangan kemajuan antara perkotaan dan perdesaan.

Pembangunan kawasan permukiman saat ini baik dari yang sederhana, menengah sampai elite telah banyak dilakukan. Namun hal tersebut harus diimbangi dengan pengembangan infrastruktur yang memadai bagi kawasan tersebut karena tujuan utama dari pengembangan infrastruktur adalah untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, peningkatan kesejahteraan rakyat serta pengembangan kawasan permukiman yang seluruhnya merupakan kunci utama dalam pengembangan dan kemajuan suatu wilayah.

KESIMPULAN

Kawasan permukiman merupakan kawasan yang sangat penting dalam suatu wilayah karena dari kawasan tersebut dimulai tumbuhnya kegiatan suatu wilayah. Kawasan permukiman sendiri juga didukung oleh infrastruktur yang dibangun untuk menjaga, menyebarkan, dan menyimpan segala kebutuhan di dalam permukiman. Ketersediaan infrastruktur bagi permukiman sangat penting adanya untuk kenyamanan masyarakat yang tinggal didalamnya.

Peningkatan jumlah penduduk Indonesia membuat pemerintah menjalankan sejumlah aksi pengadaan permukiman seperti pembangunan permukiman sederhana. Berdasarkan pembahasan diatas, dapat disimpulkan kondisi pengembangan infrastruktur kawasan permukiman sederhana di Indonesia serta solusi untuk mengatasi permasalahan yang ada adalah sebagai berikut:

  1. Pengembangan kawasan permukiman di pinggiran kota yang diharapkan menjadi kota baru banyak yang akhirnya gagal karena kurangnya atau bahkan tidak ada infrastruktur yang mendukung disana.
  2. Untuk mengatasi hal tersebut pemerintah harus meningkatkan pengadaan infrastruktur dan koordinasi antar dinas yang menyediakan infrastruktur agar tidak terjadi miss-communication dan infrastruktur dapat terselenggara dengan baik.
  3. Pelibatan masyarakat dalam pengadaan infrastruktur juga perlu dilakukan agar masyarakat dapat merasa memiliki dan menjaga infrastruktur tersebut.
  4. Arus urbanisasi yang meningkat karena adanya dikotomi antara pembangunan desa dan kota dapat diminimalisasi dengan oleh konsep pembangunan yang menyeluruh dan terpadu.

REFERENSI

Shaphira. 2008 . Penyediaan Prasarana,Sarana dan Utilitas Perumahan dan Pemukiman. Diunduh tanggal 13 September 2009 dari http://shaphira.multiply.com/journal/item/254

Gie, Kwik Kian. 2002. Pembiayaan Pembangunan Infrastruktur dan Permukiman. Materi Kuliah Studium General Institut Teknologi Bandung

Supriharjo, Rima Dewi. 2009. Bahan ajar mata kuliah parasarana wilayah dan kota II program studi perencanaan wilayah dan kota ITS, Surabaya.

About kiptykipty

22 y/o on going. An urban and regional planning bachelor. An ordinary girl that has unordinary dream.

One response to “Kondisi Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman Sederhana di Indonesia”

  1. nastiti says :

    mbak kipti,, makasih infonya buat ngerjain praswil 2 hehehe😀

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: