Arsip | Urban Planning Things RSS for this section

SKALA LIKERT DALAM TEKNIK EVALUASI PERENCANAAN

Skala likert adalah suatu skala psikometrik yang digunakan dalam kuesioner dan merupakan salah satu teknik yang dapat digunakan dalam evaluasi suatu program atau kebijakan perencanaan. Skala linkert pertama kali dikembangkan oleh Rensis Likert pada tahun 1932 dalam mengukur sikap masyarakat. Dengan Skala Likert, variabel yang akan diukur dijabarkan menjadi indikator variabel. Kemudian indikator tersebut dijadikan sebagai titik tolak untuk menyusun item-item instrumen yang dapat berupa pertanyaan atau pernyataan. Jawaban setiap item instrumen yang menggunakan Skala Likert mempunyai gradasi dari sangat positif sampai sangat negatif, yang dapat berupa kata-kata antara lain: Sangat setuju (SS), setuju (S), netral (N), tidak setuju (TS) dan sangat tidak setuju (STS).

Skala Likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial. Sedangkan pada evaluasi, skala likert digunakan untuk:

  • Menilai keberhasilan suatu kebijakan atau program
  • Menilai manfaat pelaksanaan suatu kebijakan atau program
  • Mengetahui kepuasan stakeholder terhadap pelaksanaan suatu kebijakan atau program
  • dll

Dalam penerapan skala likert ini, terdapat kelebihan dan kekurangan yang dimiliki antara lain:

Kelebihan:

  • Mudah dibuat dan di terapkan.
  • Terdapat kebebasan dalam memasukan pertanyaan- pertanyaan, asalkan sesuai dengan konteks permasalahan.
  • Jawaban suatu item dapt berupa alternative, sehingga informasi mengenai item tersebut diperjelas.
  • Reliabilitas pengukuran bisa diperoleh dengan jumlah item tersebut diperjelas

Kekurangan:

  • Karena ukuran yang digunakan adalah ukuran ordinal, skala Likert hanya dapat mengurutkan individu dalam skala, tetapi tidak dapat membandingkan berapa kali satu individu lebih baik dari individu yang lain.
  • Kadangkala total skor dari individu tidak memberikan arti yang jelas, karena banyak pola respons terhadap beberapa item akan memberikan skor yang sama. Adanya kelemahan di atas sebenarnya dapat dipikirkan sebagai error dari respons yang terjadi

Prosedur dalam membuat skala Likert adalah sebagai berikut:

  1. Peneliti mengumpulkan bahan-bahan yang relevant dengan masalah yang sedang diteliti
  2. Menyusun Blue Print untuk memandu penyusunan alat ukur
  3. Membuat item-item yang akan diuji sesuai dengan panduanUji coba item kepada sekelompok responden yang cukup representatif dari populasi yang ingin diteliti. Responden di atas diminta untuk mengecek tiap item, apakah ia menyenangi (+) atau tidak menyukainya (-). Respons tersebut dikumpulkan dan jawaban yang memberikan indikasi menyenangi diberi skor tertinggi. Tidak ada masalah untuk memberikan angka 5 untuk yang tertinggi dan skor 1 untuk yang terendah atau sebaliknya. Yang penting adalah konsistensi dari arah sikap yang diperlihatkan. Demikian juga apakah jawaban “setuju” atau “tidak setuju” disebut yang disenangi, tergantung dari isi pertanyaan dan isi dari item-item yang disusun.
  4. Setelah item di uji coba kepada responden, lalu diuji tingkat validitas dan reabilitas dari item-item tersebut. Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkatan kevalidan atau kesa hihan suatu instrumen sedangkan reliabilitas merupakan penilaian tingkat konsistensi terhadap hasil pengukuran bila dilakukan multiple measurement pada sebuah variabel suatu alat ukur dikatakan reliabel jika alat ukur tidak berubah.

Uji Validitas

Uji validitas dilakukan dengan metode Pearson yaitu dengan mengkorelasikan skor item kuesioner dengan skor totalnya. Langkah-langkah pelaksanaannya adalah sebagai berikut:

  • Menghitung dan menjumlahkan skor tiap subyek
  • Mengkorelasikan skor tiap-tiap item dengan skor total yang diperoleh setiap subyek
  • Nilai r hitung dibandingkan dengan r tabel. Pilihlah item yang r hitungnya positif dan lebih besar dari r tabel
  • Biasanya dapat juga menggunakan patokan r minimal 0,3
  • Buang item yang r hitungnya kurang dari r tabel atau kurang dari 0,3 dan hitung kembali korelasinya hingga r hitung semua item lebih dari r tabel atau lebih dari 0,3
  • Item yang memiliki nilai r hitung >0,3 maka item tersebut dinyatakan valid

Uji Reabilitas

Metode yang dapat digunakan pada uji reabilitas adalah metode Croncbach’s Alpha. Penghitungan Cronbach’s Alpha dilakukan dengan menghitung rata-rata interkorelasi diantara butir-butir pernyataan dalam kuesioner. Variabel dinyatakan reliabel jika alphanya lebih dari 0,3.

6. Setelah item terpilih didapatkan, maka langkah selanjutnya adalah penskalaan respon. Penskalaan respon merupakan prosedur penempatan sejumlah alternatif respon tiap item pada suatu kontinum kuantitatif sehingga didapatkan angka sebagai skor masing-masing alternatif respon

7. Teknik Skoring

Setelah nilai tiap faktor diketahui maka dilakukan teknik skoring. Teknik skoring dilakukan untuk memperoleh data kuantitatif. Tahapan dalam terbagi menjadi 4 tahap yaitu :

  1. Pentabulasian hasil kuesioner yang telah diuji validitas dan reliabilitasnya.
  2. Penyesuaian nilai dari tiap-tiap faktor dengan skala pengukuran likert yang digunakan.
  3. Menghitung nilai indeks dari tiap-tiap faktor, dengan cara masing-masing jawaban dikalikan dengan bobot/skoring jawabannya.
  4. Hasil skoring dikembalikan lagi pada nilai skala respon untuk menghasilkan interpretasi

Skala likert hanya salah satu teknik dalam evaluasi perencanaan dan masih banyak lagi teknik analisa yang dapat dipergunakan.

Baca Lanjutannya…

Iklan

Permasalahan Transportasi di Jalan Semolowaru Tengah Surabaya

Transportasi diartikan sebagai usaha memindahkan, mengangkut, atau mengalihkan suatu objek dari suatu tempat ke tempat lain, dimana di tempat lain objek tersebut lebih bermanfaat atau dapat berguna untuk tujuan-tujuan tertentu. Dari pengertian tersebut dapat dimengerti bahwa transportasi merupakan sebuah proses yakni proses pindah, proses gerak, dan mengalihkan dimana proses ini tidak bisa dilepaskan dari sarana dan prasarana untuk menjamin lancarnya proses perpindahan sesuai dengan waktu yang diinginkan.

Sebagai salah satu infrastruktur dasar di suatu wilayah, sarana dan prasarana transportasi diharapkan menjadi pemicu akan adanya perkembangan suatu wilayah. Tetapi ada kalanya perkembangan suatu kota menjadi lebih cepat dibandingkan dengan fasilitas transportasi. Kenyataan itulah yang menyebabkan timbulnya permasalahan transportasi.

Inti persoalan lalu lintas menurut Buchanan adalah warisan sistem jalan, aksesibilitas, lingkungan, mobilitas, lalu lintas pejalan dan benturan kepentingan. Sedangkan permasalahan umum dalam transportasi adalah demand yang lebih besar daripada supply (demand>supply), lingkungan, pendanaan, pengawasan dan ketegasan hukum.

Permasalahan transportasi tersebut sering kali diakibatkan oleh perencanaan transportasi itu sendiri. Hal tersebut dapat terjadi karena adanya kesalahan dalam perkiraan perkembangan wilayah kota sehingga terjadi kesalahan dalam perencanaan prasarana dan sarana transportasi.

Sebagai salah satu dari kota-kota besar di Indonesia, kota Surabaya berkembang dengan cukup pesat dari tahun ke tahun. Perkembangan tersebut terlihat dengan makin banyaknya lahan terbangun di surabaya yang mengakibatkan kebutuhan akan transportasi semakin meningkat. Namun kekurangan pemerintah akan penyediaan prasarana serta sarana transportasi menyebabkan timbulnya permasalahan yang menyebabkan munculnya kemacetan di banyak titik di kota Surabaya.

Salah satu contoh fenomena dari permasalahan transportasi di Kota Surabaya adalah kemacetan yang hampir setiap hari terjadi di Jalan Semolowaru Tengah. Fenomena kemacetan di jalan Semolowaru tengah diakibatkan oleh volume kendaraan yang lebih besar dibanding kapasitas jalan. Selain diakibatkan oleh volume yang tidak sebanding dengan kapasitas jalan, penggunaan lahan, jenis kendaraan dan persimpangan juga mempengaruhi kinerja dari jalan tersebut.

Sebagai jalan penghubung antara kecamatan Rungkut dengan kecamatan Sukolilo, jalan Semolowaru Tengah menempati kelas jalan sebagai jalan kolektor sekunder dengan lebar jalan sebesar 5m dan terdiri dari 2 jalur dengan 1 lajur pada masing-masing jalurnya. Berdasarkan fungsinya sebagai jalan kolektor sekunder, jalan Semolowaru tengah dirasa kurang tepat difungsikan sebagai jalan kolektor sekunder. Hal tersebut terlihat dari lebar jalan yang tidak sesuai dengan standart yang ada. Berdasarkan standart yang berlaku, jalan kolektor sekunder didesain berdasarkan kecepatan paling rendah 20 Km/jam dan dengan lebar badan jalan tidak kurang dari 7 meter. Tetapi pada kenyataannya, jalan semolowaru tengah hanya memiliki lebar jalan 5m yang menyebabkan kapasitas jalan sangat minim dan menyebabkan penumpukan kendaraan pada jam-jam sibuk.

Keadaan jalan yang tidak sesuai dengan kriteria juga diperparah dengan kenyataan bahwa jalan Semolowaru tengah merupakan satu-satunya jalan pintas penghubung antara kecamatan Rungkut dengan Sukolilo. Hal tersebut mengakibatkan jenis pergerakan kendaraan sebagian besar adalah pergerakan eksternal-eksternal dan menyebabkan jumlah kendaraan yang melintasi jalan ini cukup tinggi dan semakin memperbesar gap antara volume lalu lintas dengan kapasitas jalan.

Penggunaan lahan atau landuse juga merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kinerja suatu jalan. Tata guna lahan menimbulkan pola bangkitan dan tarikan, pola desired lines dan lalu lintas itu sendiri. Pada jalan Semolowaru tengah penggunaan lahan juga menjadi salah satu faktor yang berpengaruh pada kinerja jalan tersebut. Sebagian besar penggunaan lahan di jalan semolowaru tengah adalah perdagangan dan jasa seperti toko dan pasar serta permukiman. Adanya penggunaan lahan tersebut mengakibatkan adanya zona bangkitan dari permukiman dan tarikan dari zona perdagangan yaitu pasar pada pagi hari. Sedangkan pada sore hari, terjadi zona tarikan pada kawasan permukiman. Hal tersebut mengakibatkan jalan ini tidak pernah sepi dari aktivitas lalu lintas terutama pada jam-jam sibuk yaitu jam berangkat kerja atau sekolah (06.00-09.00) dan jam pulang kerja (17.00-18.00).

Selain keadaan jalan dan penggunaan lahan, kelas kendaraan yang melewati suatu jalan juga ikut mempengaruhi kinerja jalan tersebut. Setiap harinya jalan Semolowaru tengah selalu penuh dengan kendaraan bermotor baik kendaraan kelas ringan, berat, sepeda motor dan kendaraan tidak bermotor. Kendaraan kelas berat yang melewati jalan ini menyebabkan keadaan arus lalu lintas menjadi melambat dan menyebabkan tingkat pelayanan juga semakin menurun. Selain itu jenis kendaraan tidak bermotor seperti sepeda dan becak menjadi hambatan samping yang cukup mempengaruhi kinerja jalan tersebut.

Pada jalan semolowaru tengah terdapat beberapa simpul persimpangan yang menyebabkan tundaan dalam perjalanan. Persimpangan yang mengakibatkan simpul cukup berarti adalah perempatan antara jalan Semolowaru tengah, Semolowaru utara, Sukosemolo dan jalan raya Semolowaru. Perempatan yang tidak memiliki traffic light dan cukup ramai pada pagi dan sore hari tersebut menimbulkan kemacetan yang berimbas sampai dengan jalan semolowaru tengah. Meskipun ada petugas yang membantu melancarkan lalu lintas, tetapi keberadaannya tidak cukup berarti.

Fenomena kemacetan di jalan semolowaru tengah berakar dari permasalahan umum transportasi yaitu demand yang lebih besar dibandingkan supply (demand>supply) dan lingkungan. Kedua permasalahan umum tersebut seringkali menjadi penyebab utama dari fenomena kemacetan di kota-kota besar. Hal tersebut diakibatkan oleh perkembangan wilayah yang lebih cepat dibandingkan dengan perkembangan transportasi dan kurang matangnya perencanaan transportasi itu sendiri. Kemacetan tersebut dalam jangka pendek maupun jangka panjang dapat mengakibatkan kerugian bagi wilayah itu sendiri karena arus barang maupun manusia mengalami hambatan yaitu tundaan waktu perjalanan.

Mengingat fungsi jalan Semolowaru tengah yang cukup penting sebagai jalan penghubung antara kecamatan rungkut dengan kecamatan sukolilo, maka sudah seharusnya dipikirkan solusi untuk mengatasi permasalahan lalu lintas tersebut. Meskipun saat ini telah dibangun jalan lingkar timur yang nantinya akan berpengaruh terhadap volume kendaraan yang melintas di jalan Semolowaru tengah, namun jalan tersebut baru akan efektif sekitar 1-2 tahun yang akan datang. Sementara pembangunan jalan lingkar timur sedang dilaksanakan, perlu dipikirkan suatu solusi untuk mengatasi kemacetan yang sampai saat ini selalu menjadi fenomena harian di jalan Semolowaru tengah. Berbagai solusi dapat dicari melalui manajemen lalu lintas dan travel demand management yang meliputi voluntary solution, market solution dan regulation solution.

Strategi dari manajemen lalu lintas terdiri dari strategi manajemen kapasitas, prioritas dan demand. Tetapi tidak keseluruhan dari strategi tersebut dapat diaplikasikan di jalan Semolowaru tengah. Berdasarkan fakta di lapangan, jalan Semolowaru tengah sudah tidak memungkinkan lagi untuk dilakukan pelebaran jalan karena bangunan di daerah tersebut sudah sangat padat dan memiliki kemunduran bangunan yang tidak lebih dari 1,5 m. Solusi yang dapat diaplikasikan dari strategi manajemen lalu lintas adalah dengan melakukan pemisahan atau larangan melintas bagi kendaraan tipe berat. Meskipun solusi pemisahan tipe kendaraan hanya bersifat jangka pendek, namun diharapkan mampu mengurangi kemacetan di Jalan Semolowaru Tengah.

Strategi kedua yang dapat dijadikan solusi dalam menyelesaikan permasalahan transportasi di Jalan Semolowaru tengah adalah dengan Travel demand management. Travel demand management yang dapat diaplikasikan sebagai solusi di Jalan semolowaru Tengah adalah melalui regulation solution. Regulation solution dapat dijalankan melalui usaha perencanaan pengaturan kepadatan dan jenis tata guna lahan karena seperti yang kita ketahui bahwa kepadatan bangunan di jalan Semolowaru Tengah sangat padat dengan jenis tata guna lahan mayoritas perdagangan dan jasa. Untuk bangunan yang berfungsi sebagai toko disarankan untuk memiliki kemunduran bangunan minimal 2m. Hal tersebut dilakukan sebagai salah satu cara mengatasi parking on the road di depan toko yang dapat mempengaruhi kinerja jalan.

Kemacetan saat ini merupakan salah satu fenomena dalam transportasi yang paling banyak disoroti karena dampaknya sudah dirasakan oleh banyak masyarakat, khususnya masyarakat di kota-kota besar dengan tingkat mobilitas yang tinggi seperti Surabaya. Jika fenemona kemacetan tidak segera dicarikan solusinya, maka hal tersebut akan mempengaruhi tingkat perkembangan wilayah itu sendiri karena adanya ketidaklancaran dalam proses distribusi barang.

Tetapi tidak selamanya solusi untuk mengatasi kemacetan hanya melalui perbaikan fisik seperti pelebaran jalan dan pengaturan tata guna lahan, karena seperti yang kita ketahui jumlah lahan di kota-kota besar semakin terbatas sehingga tidak dimungkinkan lagi adanya pelebaran jalan. Oleh karena itu, solusi dalam mengatasi kemacetan juga membutuhkan kesadaran dari masyarakat untuk mulai berpindah dari kendaraan pribadi ke kendaraan umum. Dengan berkurangnya jumlah kendaraan pribadi, maka volume kendaraan juga semakin berkurang. Selain itu kepatuhan masyarakat akan rambu lalu lintas dalam berkendara juga ikut mempengaruhi kelancaran lalu lintas dan menimbulkan kenyamanan bagi sesama pemakai jalan.

REFERENSI

Nurlaela, Siti. 2009. Bahan ajar mata kuliah Transportasi II program studi perencanaan wilayah dan kota ITS, Surabaya.

Pratomoatmojo, Nursakti Adhi. 2008. Bahan ajar mata kuliah Pengantar Transportasi program studi perencanaan wilayah dan kota ITS, Surabaya.

Purwanto, Arief Bayu. 2008. Menoa Mencari Solusi Masalah Transportasi. Diunduh pada tanggal 17 Oktober 2009 dari http://bayu.freelancer.web.id/2007/05/18/mencoba-memberi-solusi-masalah-transportasi/

Sardjito. 2009. Bahan ajar mata kuliah Transportasi II program studi perencanaan wilayah dan kota ITS, Surabaya.

Jawapos. 2007. Kemacetan Kota Surabaya. Diunduh pada tanggal 17 Oktober 2009 dari http://www.jawapos.co.id/metropolis /index.php?act=detail&nid=24423

Kondisi Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman Sederhana di Indonesia

Kondisi Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman Sederhana di Indonesia

Oleh: Kiptiya Ayu Agustina

PENDAHULUAN

Permukiman merupakan salah satu kebutuhan pokok manusia dimana mereka bertempat tinggal dan berinteraksi sosial dengan sesama. Kebutuhan pokok manusia akan permukiman-lah yang menyebabkan kawasan permukiman selalu menjadi embrio perkembangan pada awal masa pertumbuhan suatu wilayah. Melihat bahwa kawasan permukiman merupakan hal yang sangat penting bagi masyarakat di suatu wilayah maka sangat tepat jika kawasan permukiman dijadikan sebagai salah satu mata rantai dalam pengembangan wilayah selain pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan rakyat.

Setelah kawasan permukiman terbangun selanjutnya infrastruktur dibangun sebagai komponen dasar untuk menjaga, menyebarkan, dan menyimpan segala kebutuhan di dalam permukiman. Di Indonesia infrastruktur merupakan suatu hak dasar masyarakat yang sangat diperlukan untuk mendukung kehidupan masyarakat. Infrastruktur diperlukan agar masyarakat dapat hidup dengan nyaman dalam lingkungan yang sehat dan bersih, bergerak dengan mudah setiap waktu sehingga dapat hidup dengan sehat dan berinteraksi dengan baik dengan sesama demi mempertahankan kehidupannya.

Seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk, kebutuhan akan permukiman juga ikut bertambah. Kebutuhan akan lahan permukiman kontras dengan harga lahan yang saat ini semakin tinggi sehingga masyarakat berpenghasilan rendah kesulitan dalam mencari permukiman yang layak dan mengakibatkan makin banyaknya permukiman kumuh. Menghadapi fenomena tersebut, Pemerintah mengusahakan pembangunan kawasan permukiman dengan harga yang terjangkau oleh penduduk berpenghasilan rendah. Tetapi apakah pembangunan kawasan permukiman dengan harga yang terjangkau tersebut telah terpenuhi infrastrukturnya dengan baik sehingga memenuhi keperluan penduduk. Untuk itulah kebijakan pemerintah mengenai pengembangan kawasan permukiman ini perlu untuk dikaji lebih dalam.

PEMBAHASAN

Bertambahnya jumlah penduduk Indonesia dari tahun ke tahun yang mencapai 1,6% merupakan salah satu tugas besar bagi Pemerintah Indonesia terutama dalam penyediaan fasilitas permukiman. Berbagai kebijakan telah diambil oleh Pemerintah dalam usaha untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan rumah tinggal yang layak dan nyaman. Salah satu aksi pemerintah dalam rencana pengadaan kawasan permukiman telah tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah – RPJM Nasional tahun 2004 – 2009 yang mengamanatkan target pembangunan perumahan dengan memberikan berbagai fasilitas, subsidi dan stimulasi pembangunan rumah baru layak huni sebanyak 1.265.000 unit, Rusunawa sebanyak 60.000 unit, Rusunami sebanyak 25.000 unit (Shaphira,2008).

Terkait dengan adanya rencana pengadaan kawasan permukiman baru dengan harga yang dapat dijangkau oleh masyarakat berpenghasilan rendah, maka Pemerintah membangun kawasan permukiman sederhana yang letaknya relatif jauh dari pusat kota agar harga lahan dapat diperoleh dengan murah. Lokasi permukiman yang letaknya jauh dari pusat kota mengharuskan pemerintah menyediakan infrastruktur yang memadai agar masyarakat yang akan bermukim disana dapat terlayani dengan baik.

Tetapi pada kenyataannya, ketersediaan infrastruktur di kawasan permukiman sederhana sampai saat ini dirasa sangat kurang. Pemerintah hanya menyediakan infrastruktur berupa jalan, listrik dan telepon. Pembangunan infrastruktur itupun terbatas pada penyediaan infrastruktur utama berupa pembangkit tenaga listrik, jalan Negara atau jalan propinsi (Shaphira,2008).  Sedangkan untuk penyediaan subsektor prasarana,sarana dan utilitas lainnya seperti fasilitas sosial, pemerintah cenderung mengabaikannya seperti proyek permukiman di Martubung, kawasan pinggir Kota Medan, Sumatera Utara. Kawasan tersebut semula diharapkan berkembang menjadi kota baru, namun kawasan itu tidak terbangun karena tidak ada dukungan infrastruktur.

Menanggapi keadaan tersebut, seharusnya Pemerintah sebisa mungkin menyediakan prasarana, sarana serta utilitas yang memadai di kawasan permukiman, mengingat kawasan tersebut merupakan kawasan yang menjadi mata rantai dalam pengembangan wilayah. Koordinasi antar dinas yang mengadakan infrastruktur harus diperbaiki agar tidak terjadi miss-communication yang mengakibatkan terabaikannya infrastruktur di kawasan permukiman baru. Selain itu, masyarakat juga harus dilibatkan dalam pengadaan maupun pengembangan infrastruktur di permukimannya karena merupakan suatu hal yang percuma bila infrastruktur tersedia namun masyarakat tidak merawatnya. Pelibatan masyarakat dalam pengadaan infrastruktur dibutuhkan agar mereka merasa memiliki dan ikut menjaga infrastruktur tersebut.

Perkembangan permukiman sederhana oleh pemerintah di pinggiran kota memiliki dampak positif dan juga negatif. Dampak positif dari adanya permukiman tersebut adalah mengurangi adanya permukiman kumuh dan memfasilitasi masyarakat berpenghasilan rendah untuk mempunyai tempat tinggal.  Sedangkan dampak negatif yang ditimbulkan adalah semakin meningkatnya arus urbanisasi.

Tidak dapat dielakkan sampai sekarang masih ada semacam dikotomi antara pembangunan perkotaan dan perdesaan dan hal inilah yang menyebabkan arus urbanisasi semakin deras. Seharusnya dikotomi semacam ini tidak perlu terjadi karena pembangunan perdesaan dan perkotaan harus dilandasi oleh konsep yang menyeluruh dan terpadu. Kita tidak bisa mengelak dari proses urbanisasi baik yang berjalan secara alamiah mengikuti kekuatan pasar maupun yang terencanakan. Dengan laju pertumbuhan penduduk perkotaan sekitar 4,4 persen per tahun, pada tahun 2025 sekitar 60 persen penduduk Indonesia atau 167 juta orang akan berada di wilayah perkotaan (Kwik kian gie,2002). Strategi yang kita perlukan adalah urbanisasi yang terkendali (managed urbanization), yaitu menghindari penumpukan atau konsentrasi penduduk hanya di beberapa kota metropolitan dan kota besar saja. Kita harus lebih banyak memberdayakan kota sedang dan kota kecil, bahkan pusat-pusat pertumbuhan desa. Kita harus menggunakan pendekatan “bring the cities to the people” bukan “bring the people to the cities”. Dalam hal ini pembangunan infrastruktur akan mempunyai peran yang sangat penting dan strategik bagi upaya mengurangi kesenjangan kemajuan antara perkotaan dan perdesaan.

Pembangunan kawasan permukiman saat ini baik dari yang sederhana, menengah sampai elite telah banyak dilakukan. Namun hal tersebut harus diimbangi dengan pengembangan infrastruktur yang memadai bagi kawasan tersebut karena tujuan utama dari pengembangan infrastruktur adalah untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, peningkatan kesejahteraan rakyat serta pengembangan kawasan permukiman yang seluruhnya merupakan kunci utama dalam pengembangan dan kemajuan suatu wilayah.

KESIMPULAN

Kawasan permukiman merupakan kawasan yang sangat penting dalam suatu wilayah karena dari kawasan tersebut dimulai tumbuhnya kegiatan suatu wilayah. Kawasan permukiman sendiri juga didukung oleh infrastruktur yang dibangun untuk menjaga, menyebarkan, dan menyimpan segala kebutuhan di dalam permukiman. Ketersediaan infrastruktur bagi permukiman sangat penting adanya untuk kenyamanan masyarakat yang tinggal didalamnya.

Peningkatan jumlah penduduk Indonesia membuat pemerintah menjalankan sejumlah aksi pengadaan permukiman seperti pembangunan permukiman sederhana. Berdasarkan pembahasan diatas, dapat disimpulkan kondisi pengembangan infrastruktur kawasan permukiman sederhana di Indonesia serta solusi untuk mengatasi permasalahan yang ada adalah sebagai berikut:

  1. Pengembangan kawasan permukiman di pinggiran kota yang diharapkan menjadi kota baru banyak yang akhirnya gagal karena kurangnya atau bahkan tidak ada infrastruktur yang mendukung disana.
  2. Untuk mengatasi hal tersebut pemerintah harus meningkatkan pengadaan infrastruktur dan koordinasi antar dinas yang menyediakan infrastruktur agar tidak terjadi miss-communication dan infrastruktur dapat terselenggara dengan baik.
  3. Pelibatan masyarakat dalam pengadaan infrastruktur juga perlu dilakukan agar masyarakat dapat merasa memiliki dan menjaga infrastruktur tersebut.
  4. Arus urbanisasi yang meningkat karena adanya dikotomi antara pembangunan desa dan kota dapat diminimalisasi dengan oleh konsep pembangunan yang menyeluruh dan terpadu.

REFERENSI

Shaphira. 2008 . Penyediaan Prasarana,Sarana dan Utilitas Perumahan dan Pemukiman. Diunduh tanggal 13 September 2009 dari http://shaphira.multiply.com/journal/item/254

Gie, Kwik Kian. 2002. Pembiayaan Pembangunan Infrastruktur dan Permukiman. Materi Kuliah Studium General Institut Teknologi Bandung

Supriharjo, Rima Dewi. 2009. Bahan ajar mata kuliah parasarana wilayah dan kota II program studi perencanaan wilayah dan kota ITS, Surabaya.

MULTIPLIER EFFECT KAWASAN PERMUKIMAN TERHADAP KEGIATAN EKONOMI KOTA

MULTIPLIER EFFECT KAWASAN PERMUKIMAN TERHADAP KEGIATAN EKONOMI KOTA

Oleh: Kiptiya Ayu Agustina

PENDAHULUAN

Perumahan dan permukiman merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia yang mempunyai peran yang strategis dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia. Dalam UUD 1945 pasal 28 huruf H, dinyatakan bahwa setiap orang berhak bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat. Selanjutnya dalam UU Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Azasi Manusia pada pasal 40 dinyatakan bahwa setiap orang berhak untuk bertempat tinggal serta berkehidupan yang layak. Lebih lanjut dalam UU Nomor 4 Tahun 1992 Tentang Perumahan dan Permukiman dinyatakan bahwa setiap warga negara mempunyai hak untuk menempati dan/ atau menikmati dan/ atau memiliki rumah yang layak dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi, dan teratur.

Melihat banyaknya hal mengenai perumahan dan permukiman yang tercantum dalam perundang-undangan kita dapat melihat pentingnya pembangunan perumahan dan permukiman di suatu wilayah. Aspek permukiman menjadi suatu hal yang dominan dalam perkembangan kota karena aspek ini merupakan unsur awal adanya desa yang selanjutnya berkembang menjadi kota dan selalu menjadi embrio dalam perkembangan suatu kota.

Pada masa sekarang ini, perumahan tidak dapat hanya dilihat sebagai tempat berteduh bagi suatu keluarga saja, namun juga dapat memberikan suatu efek pengganda atau multiplier effect bagi kegiatan kota lainnya khususnya perekonomian. Perumahan dapat berfungsi sebagai fokus aktifitas ekonomi, elemen pertumbuhan ekonomi kota, distribusi pendapatan, serta pemenuhan kebutuhan sosial. Melihat adanya efek pengganda dari kawasan permukiman terhadap kegiatan perekonomian kota, maka hal tersebut menarik untuk dikaji lebih dalam.

PEMBAHASAN

Peningkatan jumlah penduduk di Indonesia yang mencapai 1,6% tiap tahunnya membuat permintaan masyarakat akan perumahan dan permukiman menjadi meningkat pesat. Kebutuhan akan perumahan tersebut membuat semakin banyaknya pembangunan kawasan perumahan serta permukiman baru di kota mulai dari kelas sederhana, menengah sampai elite.

Semakin banyaknya pembangunan kawasan perumahan diyakini mempunyai konstribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi baik nasional maupun kota. Selain itu, keberadaan kawasan permukiman memberikan efek pengganda bagi kegiatan perekonomian perkotaan. Efek pengganda tersebut antara lain:

1. Peningkatan Iklim Investasi

Pasar perumahan atau hunian menjadi pasar yang menarik bagi iklim investasi dalam suatu kota karena rumah adalah bagian dari kebutuhan pokok manusia. Jika permintaan akan perumahan di suatu kota meningkat maka hal tersebut memberikan harapan bagi investor bahwa perumahan yang dibangun nantinya akan dibeli oleh masyarakat. Harapan tersebut membuat iklim investasi di kota menjadi meningkat dan mendukung pertumbuhan ekonomi wilayah tersebut.

2. Peningkatan Kawasan Perdagangan dan Jasa

Berkembangnya kawasan permukiman mengakibatkan peningkatan pula pada kawasan perdagangan dan jasa. Kebutuhan masyarakat akan sandang, pangan, kebutuhan sekunder serta kebutuhan tersier membuat hal tersebut harus dipenuhi sehingga makin banyak penyedia jasa serta pedagang yang menyediakan kebutuhan tersebut. Sejalan dengan itu, pembangunan perumahan di suatu wilayah akan senantiasa diikuti dengan pembangunan sarana dan prasarana kesehatan, transportasi, pendidikan, peribadatan, penerangan, air bersih dan telekomunikasi, yang akan menggerakkan perekonomian.

3. Penyerapan Tenaga Kerja

Rumah selain kebutuhan dasar bagi manusia yang harus tepenuhi, juga merupakan pendorong kegiatan lain serta mendorong terciptanya lapangan kerja yang mampu menyerap tenaga kerja cukup signifikan. Hal ini dapat dilihat pada pembangunan perumahan dan properti. Pada umumnya, proyek tersebut menarik tenaga kerja yang cukup banyak sehingga lapangan kerja yang tersedia di suatu kota pun menjadi meningkat. Menurut Witoelar (2001), sebagai gambaran bahwa dalam satu milyar rupiah investasi di bidang perumahan dan properti akan menciptakan lapangan kerja secara langsung sebesar 105 orang dan 360 orang secara tidak langsung dalam setahunnya.

4. Peningkatan Pendapatan Sektor Lain yang Terkait dengan Perumahan

Beberapa sektor yang merasakan dampak terbesar dari adanya pembangunan perumahan adalah sektor industri kayu, pertambangan dan galian, industri BBM dan LNG, bahan bangunan dari logam, dan sektor barang-barang logam lainnya. Sektor-sektor tersebut turut merasakan dampak positif dari adanya pembangunan perumahan dan mampu meningkatkan pendapatan kota.

5. Pengaruh terhadap Ekonomi Makro Negara

Sektor konstruksi adalah sektor yang mengambil bagian yang cukup besar dalam pertumbuhan nasional suatu negara. Salah satu bagian dari sektor ini adalah pasar perumahan atau hunian. Pasar perumahan di negara-negara maju seperti US, Jepang, dan UK sangat mempengaruhi perekonomian negaranya, khususnya transaksi berjalan. Berkembangnya sektor ini tidak terkecuali hanya di negara-negara maju saja, tetapi juga negara-negara berkembang seperti Indonesia.

Pembangunan perumahan memberikan efek peningkatan konsumsi dan investasi di suatu kota yang tentu saja mempengaruhi kondisi perekonomian makro suatu negara. Secara agregat, pertumbuhan ekonomi akan meningkat. Pertumbuhan ekonomi yang meningkat jelas akan mempengaruhi harga domestik. Peningkatan harga domestik secara relatif terhadap harga luar negeri jelas akan mempengaruhi nilai tukar mata uang domestik. Pada akhirnya akan mempengaruhi posisi transaksi berjalan Indonesia.

Selain mempengaruhi harga domestik, Investasi di bidang perumahan/properti akan menciptakan efek multiplier terhadap penghasilan sekitar dua kali pada negara berkembang, artinya investasi di sektor perumahan/properti akan menghasilkan dua kali lipat produksi/penghasilan pendapatan nasional. Di Indonesia besarnya multiplier efek ini baru mencapai 170 %. Investasi di sektor perumahan dan properti pada suatu negara berkisar antara 2 – 8 % dari produk domestik bruto (PDB). Besarnya kontribusi dari sektor ini akan meningkat sejalan dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi suatu negara. Pengalaman investasi pada sektor ini di Indonesia kontribusi pertumbuhan ekonomi baru mencapai 2,6 %.

Melihat efek ganda dari pembangunan kawasan perumahan dan permukiman terhadap kegiatan perekonomian perkotaan maka harus dipikirkan suatu cara agar kawasan permukiman tetap memberikan efek yang positif terhadap perekonomian kota. Saran yang dapat diberikan antara lain:

  1. Meskipun perumahan memberikan iklim investasi yang baik bagi suatu kota, namun pemerintah kota tetap harus membuat zoning yang seimbang antara kawasan permukiman, perdagangan-jasa, sosial, ruang terbuka hijau dan lain-lain. Hal tersebut dilakukan untuk menghindari adanya perubahan guna lahan untuk kepentingan satu pihak saja.
  2. Untuk meningkatkan kontribusi pembangunan perumahan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional, perlu dilakukan pengembangan pusat kegiatan industri, terutama sektor industri kayu, pertambangan dan galian, industri BBM dan LNG, bahan bangunan dari logam, dan barang-barang logam lainnya.
  3. Pemerintah harus dapat menyediakan infrastruktur yang memadai agar seluruh masyarakat di kota tersebut dapat terlayani dengan baik dan mampu meningkatkan kegiatan perekonomian kota.

PENUTUP

Permukiman dengan kegiatan perekonomian memiliki hubungan timbal balik yang sangat erat. Perkembangan perumahan akan terdorong dan terkendali oleh ketersediaan sarana prasarana yang pada akhirnya akan membawa efek pengganda bagi kegiatan perekonomian perkotaan. Sebaliknya kegiatan perekonomian perkotaan dan pembangunan sarana prasarana terjadi karena adanya pembangunan perumahan dan permukiman.

Dari pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa terdapat efek pengganda dari perumahan dan permukiman bagi kegiatan perekonomian perkotaan, antara lain:

  1. Peningkatan iklim investasi
  2. Peningkatan kawasan perdagangan dan jasa
  3. Penyerapan tenaga kerja
  4. Peningkatan pendapatan sektor lain yang terkait dengan perumahan
  5. Pengaruh terhadap ekonomi makro negara

Perumahan dan permukiman akan terus membawa dampak yang positif bagi perekonomian suatu kota dan negara jika didukung oleh penyediaan infrastruktur serta pengendalian oleh pemerintah yang bersangkutan. Jika tidak didukung oleh infrastruktur yang baik dan tidak ada pengendalian oleh pemerintah maka adanya kawasan perumahan dan permukiman dikhawatirkan akan membawa dampak yang negatif bagi perekonomian kota.

REFERENSI

Deputi V Menko Perekonomian. Studi Dampak Pembangunan Perumahan terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Diunduh tanggal 27 September 2009 dari http://www.ekon.go.id/content/view/465/195/

Tutuko, Pindo. 2008. Kebijakan Pembangunan Perumahan dan Permukiman sebagai Instrumen Pengarah Pengembangan Wilayah dan Distribusi Populasi. Diunduh tanggal 27 September 2009 dari http://pindotutuko.blogspot.com/2008/12/kebijakan-pembangunan-perumahan-dan.html

Witoelar, E. 2001. Visi Perumahan dan Permukiman di Tengah Krisis Ekonomi, Kementrian Permukiman dan Prasarana Wilayah. Jakarta: Kementrian Permukiman dan Prasarana Wilayah.

Pasar Tradisional di Tengah Arus Modernitas


PENDAHULUAN

Manusia telah mengenal dan melakukan kegiatan jual-beli sejak mengenal peradaban sebagai bentuk pemenuhan kebutuhan. Dalam kegiatan jual beli, keberadaan pasar merupakan salah satu hal yang paling penting karena merupakan tempat untuk melakukan kegiatan tersebut selain menjadi salah satu indikator paling nyata kegiatan ekonomi masyarakat di suatu wilayah.

Sama halnya dengan bangsa lain, bangsa Indonesia telah lama mengenal pasar khususnya pasar tradisional. Berdasarkan Kamus Umum Bahasa Indonesia pasar berarti tempat orang berjual beli sedangkan tradisional dimaknai sikap dan cara berpikir serta bertindak yang selalu berpegang kepada norma dan adat kebiasaan yang ada secara turun temurun. Berdasarkan arti diatas, maka pasar tradisional adalah tempat orang berjual beli yang berlangsung di suatu tempat berdasarkan kebiasaan. Di Indonesia, keberadaan pasar tradisional bukan semata urusan ekonomi tetapi lebih jauh kepada norma, ranah budaya, sekaligus peradaban yang berlangsung sejak lama di berbagai wilayah di Indonesia.

Di tengah arus modernitas, keberadaan pasar tradisional sebagai suatu budaya bangsa saat ini mencoba untuk bertahan dan mengembangkan diri agar mampu bersaing di tengah arus tersebut. Liberalisasi investasi yang makin tidak terbendung telah membuat pasar tradisional semakin terdesak dengan bermunculannya pasar modern yang menawarkan lebih banyak keunggulan komoditi, harga serta kenyaman. Kenyataan tersebut telah membuat masyarakat Indonesia berpaling dari bagian kebudayaan dan beralih kepada kehidupan modern yang serba praktis dengan intensitas interaksi yang minim.

Menyikapi kenyataan bahwa keberadaan pasar tradisional saat ini makin terdesak munculah suatu pertanyaan yaitu mampukah pasar tradisional bertahan di tengah arus modernitas yang terjadi?. Hal tersebutlah yang patut kita renungkan agar pasar tradisonal tetap dapat menunjukkan eksistensinya sebagai bagian kebudayaan, tidak semata tempat bernilai ekonomi yang dapat hilang oleh arus modernitas.

PEMBAHASAN

Berdasarkan Perpres No. 112 tahun 2007, pasar tradisional adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh pemerintah, pemda, swasta, BUMN dan BUMD, termasuk kerja sama dengan swasta, dengan tempat usaha berupa toko, kios, los, dan tenda yang dimiliki atau dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil, dan dengan proses jual beli dagangan melalui tawar-menawar.

Sebagai salah satu bagian dari aktivitas ekonomi wilayah, pasar tradisional memiliki fungsi dan peranan yang tidak terpisahkan dari kegiatan masyarakat di wilayah tersebut. Berikut adalah fungsi pasar tradisional:

  1. Pusat kegiatan sosial ekonomi kerakyatan
  2. Pusat pertemuan, pusat pertukaran informasi dan aktivitas kesenian rakyat.

Sedangkan peranan pasar tradisional adalah:

  1. Pusat distribusi barang
  2. Menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar
  3. Penggerak perekonomian yang mengembangkan wilayah baik desa maupun kota

Pasar tradisional merupakan salah satu sektor dari prasarana wilayah dan kota. Oleh karena itu, pasar tradisional juga memiliki prinsip distribusi seperti layaknya sektor lain yaitu:

  1. Jumlah penduduk yang dilayani ±30.000 jiwa dengan standar 0,33 m2/jiwa
  2. Jangkauan pelayanan rata-rata sebesar 1.56 km dan dapat dijangkau dengan kendaraan umum

Seperti layaknya sektor prasarana wilayah dan kota yang lain, pasar tradisional memiliki beberapa permasalahan yang kompleks untuk saat ini. Beberapa permasalahan tersebut antara lain :

  1. Berkurangnya 60% pengunjung pasar sejak ada Hypermart
  2. Modernisasi pasar oleh swasta secara tidak langsung malah menggusur pedagang lama karena tidak kuat menyewa kembali kios di pasar yang dipugar.
  3. Persaingan tidak seimbang, pertumbuhan PT 5%, pertumbuhan Hypermarket 16% (AC Nielsen.2004)
  4. Sumbangan Retribusi PAD pada Pemda masih sangat kecil. Misalnya, gabungan seluruh pasar tradisional di sebuah kota hanya memberi restribusi 300 juta rupiah per tahun.
  5. SDM dalam pengelolaan pasar tradisional masih rendah sehingga rendah pula fungsi kontrol dan manajemen
  6. Pergeseran Trend berbelanja segmen Menengah Atas yang lebih suka belanja di Mall
  7. Fisik bangunan yang tidak terawat

Penyebab utama tidak berkembangnya pasar tradisional saat ini sebagian besar berasal dari kondisi fisik dari pasar itu sendiri. Seperti yang kita tahu, image pasar tradisional di masyarakat saat ini adalah tempat berdagang yang bau, pengap, becek dan jorok. Kenyataan itulah yang membuat para pengunjung pasar tradisional beralih memilih pasar modern dan hypermart yang lebih menawarkan kelengkapan dan kenyamanan berbelanja dibandingkan pasar tradisional.

Selain keadaan fisik yang kalah bersaing dengan pasar modern, saat ini pasar tradisional tidak memiliki suatu ciri khas yang menonjol dibandingkan pasar modern. Jika dahulu pasar tradisional menawarkan harga barang yang murah dengan adanya tawar-menawar, namun saat ini berbagai hypermart menawarkan diskon-diskon menarik yang membuat para konsumen semakin melupakan keberadaan pasar tradisional.

Menanggapi fenomena tergilasnya pasar tradisional oleh modernisasi, kita harus mulai bergerak untuk mempertahankan keberadaan pasar tradisional sebagai warisan budaya leluhur. Perlu kita sadari bahwa pasar tradisional saat ini bukan satu-satunya pusat perdagangan, oleh karena itu suatu strategi pengembangan sangat dibutuhkan agar pasar tradisional dapat menjalankan kembali fungsi dan peranannya.

Menanggapi fenomena diatas, solusi mutakhir yang dapat dijalankan antara lain:

1. Memperbaiki citra pasar tradisional di mata masyarakat

Seperti yang kita tahu, citra pasar tradisional saat ini tidak bagus lagi di mata masyarakat. Oleh karena itu, perbaikan citra pasar tradisional dapat dilakukan dengan memperbaiki sarana dan prasarana seperti tempat parkir, sirkulasi udara, kebersihan, keamanan dan penerangan agar kesan sumpek, pengap dan kotor yang melekat di citra pasar tradisional dapat dihilangkan.

a2. Menonjolkan ciri khas tertentu tiap pasar tradisional

Dengan adanya spesialisasi barang dagangan di tiap pasar, konsumen akan makin tertarik karena dapat mengunjungi pasar sesuai dengan kebutuhannya. Sebagai contoh ciri khas yang dapat diangkat adalah pasar burung, pasar tekstil dan garment, pasar barang bekas, pasar obat-obatan, pasar oleh-oleh dan lain-lain.

3. Aplikasi konsep-konsep baru yang mendukung

Beberapa konsep yang dapat diaplikasikan antara lain town market, street market, waterfront market dan night market. Konsep street market misalnya, dapat dijalankan dengan menghubungkan beberapa pasar tradisional yang lokasinya berdekatan dengan interconecting walkways agar memiliki keunikan kolektif yang saling melengkapi.

4. Manajemen Pasar

Upaya manajemen pasar dapat dilakukan dengan perbaikan sistem distribusi, perbaikan manajemen pengelolaan dan pengaturan zoning pasar tradisional dengan pasar modern.

Sebagai contoh pengembangan pasar tradisional dengan menerapkan ide penonjolan ciri khas adalah di pasar Klewer sebagai pasar tekstil penopang pertumbuhan ekonomi Kota Solo yang keberadaannya tak bisa lepas dari jalinan industri batik yang banyak berkembang di Laweyan maupun Kauman yang juga telah berlangsung lama. Di Surabaya sendiri, contoh pasar tradisional yang menjadi ramai dikunjungi setelah dilakukan revitalisasi adalah pasar Soponyono Rungkut dengan penambahan fasilitas parkir dan peningkatan kebersihan fisik di dalam pasar. Dengan contoh diatas diharapkan pasar tradisional lain dapat menyusul keberhasilan pasar-pasar tersebut dalam mempertahankan eksistensinya di dunia modern saat ini.

KESIMPULAN

Pasar tradisional mempunyai fungsi dan peranan yang tidak hanya sebagai tempat perdagangan tetapi juga sebagai peninggalan kebudayaan yang telah ada sejak jaman dahulu. Saat ini perlu kita sadari bahwa pasar tradisional bukan satu-satunya pusat perdagangan. Semakin banyaknya pusat perdagangan lain seperti pasar modern, hypermart dan Mall membuat pasar tradisional harus mampu bertahan dalam persaingan agar tidak tergilas oleh arus modernisasi. Berbagai upaya yang dapat kita lakukan antara lain memperbaiki citra pasar tradisional di mata masyarakat, menonjolkan ciri khas tertentu tiap pasar tradisional, aplikasi konsep-konsep baru yang mendukung dan manajemen pasar dapat membantu mengatasi berbagai permasalahan pasar tradisional agar peninggalan kebudayaan ini tidak tergilas oleh arus modernitas.

DAFTAR PUSTAKA

–       IDP.2006.Proposal Peningkatan Sarana dan Prasarana Pasar Tradisional. diunduh tanggal 5 Maret 2009 dari http://www.kbrikualalumpur.org/id/perdagangan/pasar-koridor-ekonomi-v3-idp.pdf

–       Koesworodjati,Yudhi.2009.Pasar Tradisional:Aset Ekonomi Daerah.diunduh tanggal 3 maret 2009 dari http://www.galamedia.ws/content/view/2247/888889/

–       Napitupulu,Albert.2005.Masa Depan Pasar Tradisional. diunduh tanggal 17 maret 2009 dari http://www.jakarta.go.id/en/pemerintahan/perusahaan_pemda/pasar_jaya/pasar3a.htm